• Link Registrasi

  • Video SEF

  • SEF adalah komunitas ilmiah mahasiswa UG dengan minat ekonomi syariah, di bawah naungan BEM FE Universitas Gunadarma bimbingan Bpk. Budi Prijanto, SE., MMSI.

Baitul Mal di Masa Umar bin Khattab

image

Khalifah pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq ini melakukan sejumlah perubahan terhadap tata kelola administrasi Baitul Mal yang telah hadir sejak masa Rasulullah SAW.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam meluas mulai dari jazirah Arab, Suriah, Palestina, Mesir, hingga ke seluruh kerajaan Persia termasuk Irak. Wilayah kekuasaan yang semakin besar itu turut pula berkontribusi terhadap penambahan harta yang terhimpun baik yang berasal dari zakat, pajak, ghanimah (harta yang diperoleh dari musuh usai perang), kharaj (pajak tanah), dan instrumen lainnya.

Baitul Mal inilah yang menjadi tempat untuk mengatur keuangan negara. Penataan sistem administrasi Baitul Mal yang tertata rapi ini awalnya bermula dari masa ketika Gubernur Bahrain, Abu Hurairah membawa pajak al-kharaj sebesar 500 ribu dirham. Besarnya dana tersebut kemudian membuat Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak mendistribusikan seluruhnya, tetapi disimpan sebagai cadangan untuk keperluan darurat.

Luasnya wilayah penaklukan umat Islam di masa itu juga membuat hadirnya cabang Baitul Mal di ibukota provinsi. Namun, Umar menetapkan eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola Baitul Mal. Di provinsi, pejabat Baitul Mal tidak bergantung pada gubernur dan punya otoritas penuh dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab pada pemerintah pusat. Secara tidak langsung, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah menjadi pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.

Dalam urusan pendistribusian ini, Umar juga mendirikan beberapa departemen di Baitul Mal. Misalnya Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi mendistribusikan dana bantuan pada yang terlibat perang, Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertugas membayar gaji hakim dan pejabat eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam untuk memberikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam, dan Departemen Jaminan Sosial yang memberi dana bantuan pada fakir miskin.

Saat kondisi Baitul Mal kuat, Umar bin Khattab menambahkan daftar kewajiban negara dengan memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi dari harta yang ada di Baitul Mal. Selain itu, Umar juga memberi berbagai tunjangan kepada kaum Muslim dengan rentang antara 100 dirham untuk bayi yang baru lahir dan anak yatim piatu hingga 12 ribu dirham untuk istri Rasulullah SAW (Hasanuzzaman, 1991). Langkah ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun hal tersebut kemudian diprotes karena dinilai dapat memicu sifat malas.

Sumber: mysharing.co

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: